PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR 1447/PDT.G/2011/PA.SM).

Listiana, Ana.2013.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagaialasan, salah satunya pemalsuan identitas.Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tidak dijelaskan secara rinci tentang pembatalan

KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS

Skripsi

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917 dan bagaimana kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam hukum Islam.

PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN TERKAIT MASALAH KEWARISAN

Nama:Siti Fina Rosiana Nur

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Dalam membentuk suatu keluarga bukan hanya komitmen

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :337/PID.B/2011/PN.MKS).

NUR IKHSAN FIANDY, B111 09 291,

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana tindak pidana penipuan dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengadili tindak pidana penipuan berdasarkan putusan Nomor: 337/Pid.B/2011/PN.Mks.

AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM

Abstrak

Fenomena perkawinan beda agama bukan hal yang baru di Indonesia, meskipun Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan yang calon suami atau calon istrinya yang memeluk agama yang berbeda.

HUKUMAN MATI PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

Nugroho, Widhi Bagus.

ABSTRAK

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh begitu maraknyanarkotika yang sampai saat ini semakin meluas dan masuk ke elemen –elemen pendidikan dasar yang merusak moral dan mental bangsa ini.Keadaan ini sangat

STUDI KOMPARASI TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW)

Ulul Arham

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pembagian waris menurut hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan

TINDAK PIDANA PERZINAHAN MENURUT KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

DWI PRANOTO

ABSTRAK

Perzinahan sudah dianggap sebagai hal yang biasa, terutama bagi para remaja yang merupakan regenerasi (penerus) bangsa Indonesia kedepannya. Akibatnya berbagai dampak buruk dari perbuatan keji ini pun terus meningkat dan mengancam kehidupan, oleh karena itu perlu dipertanyakan peran hukum pidana yang merupakan ultimum remedium

ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM, KUHP, DAN UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

ARIF SULISTIO

ABSTRAK

Kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang maha Esa yang harus dihormati oleh setiap orang . Berbicara mengenai aborsi tentunya kita berbicara tentang kehidupan manusia . dan sering berdampak pada kasus perkosaan, jika ditinjau dari hukum Islam,KUHP, dan Undang -undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan mempunyai

PELAKSANAAN WAKAF UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI KOTA SEMARANG

TESIS

Abstraksi

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya. Barang-barang yang diwakafkan

PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF,HUKUM ISLAM SERTA HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK

Sejak Indonesia di proklamirkan menjadi negara yang merdeka, para pendiri republik ini sepakat bahwa Indonesia berlandaskan pada hukum (yang diartikan sebagai konstitusi dan hukum tertulis) yang mencerminkan penghormatan kepada hak asasi manusia (HAM). Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa sistem pemerintahan

PERKAWINAN YANG DICATATKAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL TANPA MELAKUKAN PACARA KEAGAMAAN

TESIS

ABSTRAK

Dalam tesis ini akan dibahas mengenai perkawinan yang dilakukan hanya dengan melakukan pencatatan pada kantor Catatan Sipil saja tanpa didahului upacara keagamaan, seperti yang pernah terjadi di Kalimantan Timur. Hal ini tentunya bertentangan dengan UU Perkawinan utamanya mengenai syarat sahnya suatu perkawinan. Dalam kasus ini terlihat

URGENSI MEMPELAJARI EKONOMI ISLAM (STUDI MOTIVASI BELAJAR EKONOMI ISLAM PADA ANGGOTA KELOMPOK STUDI EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNDIP)

Abstrak

Tesis

Sistem ekonomi kapitalisme,sosialisme,maupun gabungan dari keduanya telah terbukti gagal dalam menciptakan kesejahteraan dunia. Dunia internasional sekarang ini telah menemukan system ekonomi lain sebagai solusinya yaitu

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN GAMPING

Sri Susanti (11402242008)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Kecamatan Gamping. Penelitian ini adalah penelitian deskriptifdengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data

STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Lina Oktavia : 06310078

IKHTISAR

Pergaulan bebas di antara muda-mudi, seperti yang terjadi sekarang ini seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak di kehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat di lakukan pernikahan.Apabila seorang anak dilahirkan secara